Presiden Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Penyulundupan

Read Time:1 Minute, 56 Second

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tanpa kompromi anggota TNI dan Polri yang terlibat, atau bahkan melindungi, praktik penyelundupan ilegal dan pelanggaran hukum lainnya.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Terima Laporan Keterlibatan Oknum Aparat

Dalam sidang tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah laporan yang menyebut adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi negara dalam kegiatan ilegal.

Ia menegaskan bahwa laporan tersebut berasal dari internal penegak hukum, termasuk dari institusi TNI dan Polri sendiri. Menurutnya, praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena mencederai kepercayaan publik dan melemahkan wibawa negara.

Tidak Ada Toleransi bagi Pelanggar Hukum

Presiden menekankan bahwa aparat yang terbukti melindungi penyelundupan atau aktivitas ilegal lainnya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar serius membersihkan institusi masing-masing dari oknum bermasalah.

Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, demi menjaga integritas aparat negara.

Fokus Berantas Kejahatan Ilegal

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan TNI dan Polri untuk memberantas berbagai praktik ilegal, mulai dari pembalakan hutan liar, penambangan ilegal, hingga penyelundupan barang.

Namun demikian, ia mengakui masih ada pihak-pihak tertentu yang terus melanggar hukum dan tidak menghormati aturan yang berlaku di Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, harus dihadapi dengan langkah yang lebih tegas dan terukur.

Penyelundupan Rugikan Negara

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti dampak besar penyelundupan terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang disebut telah berlangsung lama dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

Prabowo menilai praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola sumber daya alam dan keadilan ekonomi.

Negara Tidak Boleh Kalah dari Korporasi

Selain menyinggung aparat dan penyelundupan, Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi yang memiliki kekuatan melebihi negara. Ia menegaskan bahwa meskipun dunia usaha swasta memiliki peran penting dalam pembangunan, kepentingan negara harus tetap berada di atas segalanya.

Menurutnya, korporasi tidak boleh mengatur negara, apalagi sampai melemahkan kewibawaan pemerintah dan hukum.

Komitmen Tegakkan Hukum

Di akhir arahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas. Ia berharap seluruh aparat negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi menjaga kedaulatan, keadilan, dan kepentingan rakyat.